Sumpah Pemuda Jilid II

Sumpah Pemuda, menurut buku sejarah yang pernah saya pelajari, dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928, ehmm... berarti kira-kira 80 tahun yang lalu. Tapi pernahkan terpikir esensi dari sumpah pemuda itu?
"ah, itu kan sejarah masa lalu." Pasti ada yang berpikir demikian, khususnya dari anak-anak muda saat ini. "buat apa dipikirin lagi."
Memang, sumpah pemuda adalah salah satu sejarah bangsa Indonesia, tapi harus juga diingat dan dicerna bahwa momen sumpah pemuda-lah yang membuat bangsa ini punya jati diri dan harga diri, tidak seperti saat ini.
Yang menyedihkan lagi, rasa nasionalisme rakyat Indonesia, khususnya dari kalangan muda, sudah sangat amat mengkhawatirkan. Mereka lebih suka hal-hal yang berbau luar negeri, dan masa bodoh dengan negerinya sendiri. Sampai-sampai Aceh dan Papua diobok-obok orang lain aja kita pada diem.
Kaya'nya kita perlu lagi deh mengumpulkan anak-anak muda dari seluruh Indonesia untuk memberikan komitmen pada bangsa dan negeri ini. bagaimana dengan SUMPAH PEMUDA jilid II? kalau anda setuju, anda bisa hubungani kami. Insya Allah, kita akan melaksanakannya tahun depan. Bagaimana?

Merdeka-lah Negeriku !!

merdeka ... sebebas-bebasnya...
Merdeka … jangan menunduk pada orang lain untuk minta diakui..
Semakin tua jangan mau dijajah terus …

-- Iwan fals --

Iwan Fals memang benar. Bangsa Indonesia memang sudah merdeka, namun kemerdekaan ini bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Semakin tua umurnya, bukan semakin merdeka..malah semakin terjajah. parahnya lagi, kini penjajah negeri ini bukan lagi 'londo' atau Jepang, tapi bangsa sendiri. coba tengok, berapa juta rakyat miskin di negeri yang katanya kaya raya ini, berapa banyak SDA yang dirampok oleh negeri asing, n sudah berapa aset nasional yang dijual ke luar negeri.

weleh...weleh...weleh...
kemana nurani para pejabat negeri ini. Di saat rakyat masih banyak yang kelaparan, mereka (para pejabat) masih banyak yang memikirkan diri sendiri. ditaruh kemana pikiran mereka akan nasib anak-cucu negeri ini. bisa2 anak-cucu bangsa ini nanti jadi kuli di negeri sendiri. oaalllaahhh ............ kasihan sekali kita. Bagaikan hidup di negeri asing. lebih parah lagi...kita bagaikan hidup di negeri 'maling', "maling ditangkap oleh maling, di sidang oleh maling, dan waktu di tahan, eh dijaga ama maling juga". malu..ku, eh, malu aku hik..hik...hik... :(

Menemukan Sosok Masyarakat Madani Indonesia Bag. 2

MUNGKIN tak berlebihan bila seorang panelis menggambarkan apa yang terjadi saat ini adalah keruntuhan keadaban publik (collapse of public civility), yang terjadi akibat adanya pendangkalan di masyarakat. Tanda-tandanya bisa terlihat dari banyaknya gejala ekstrem di sekitar kita. Sebagai contoh, tingkat korupsi di Indonesia sangat ekstrem sehingga negara kita dimasukkan dalam kategori “terkorup di dunia”.

Tingkat kekerasan juga sangat ekstrem, dan ini antara lain ditunjukkan oleh rangkaian peledakan bom secara serentak di sejumlah kota di Indonesia pada malam Natal tahun 2000, dan klimaksnya adalah tragedi peledakan bom di Bali yang merenggut sekitar 200 jiwa. Emosi masyarakat kita juga sangat ekstrem, hal ini bisa dilihat sewaktu terjadi kerusuhan bulan Mei 1998, di mana warga malah “bergotong royong” membakar pusat pertokoan. Bandingkan misalnya dengan penduduk kota New York yang pekan ini dilanda pemadaman listrik total (blackout). Mereka dengan tenang bergotong royong untuk mengamankan kota dan menjalankan fungsi sosial yang terhenti. Gaya hidup masyarakat kita juga menjadi sangat ekstrem. Di tengah keterpurukan ekonomi, Indonesia tetap memiliki konsumen pembeli mobil mewah setingkat Ferrari dan Maserati.

Gejala-gejala ekstrem seperti ini hanya datang dari sebuah masyarakat yang mengalami pendangkalan intelektualitas sehingga buta dalam melihat kompleksitas permasalahan dan bebal dalam mengenali sisi kepentingan umum. Lantas, siapakah yang harus berperan untuk membangun sebuah masyarakat berwacana (informed people) yang memahami prinsip-prinsip demokrasi? Media massa menjadi salah satunya. Mengutip Ariel Heryanto dalam bukunya Challenging Authoritarianism in Southeast Asia (2003) disebutkan bahwa salah satu faktor yang mendorong tumbangnya Soeharto adalah kegagalan rezim ini untuk mengintimidasi dan mengooptasi media. Dengan kata lain, idealnya media memang menjadi salah satu kekuatan yang mendorong akselerasi demokratisasi.

Namun, pers Indonesia ternyata mengalami perubahan kualitas yang signifikan, yang oleh seorang panelis digambarkan sebagai sebuah perubahan gerakan dari civic journalism menjadi voyeuristic journalism (jurnalistik “intip”) atau jurnalistik yang membisniskan instink voyeuristic manusia. Gejala ini bukan saja melanda pers cetak, tetapi juga media televisi. Misalnya saja, dalam soal-soal kepresidenan, yang ditampilkan bukanlah kualitas kepemimpinannya, melainkan tingkat selebritinya. dengan demikian, pertanyaannya apakah mungkin sosok media seperti ini menjadi polisi demokrasi?

Tantangan yang dihadapi pers saat ini juga berbeda dengan situasi di zaman Orde Baru. Dulu, yang harus dihadapi adalah represi pemerintah yang sistematis. Kini, pers harus berhadapan dengan aksi-aksi represif kelompok, seperti yang dialami majalah Tempo ketika massa yang terdiri dari ratusan orang menyerbu kantor redaksinya, Maret lalu. Tak adanya otoritas hukum (lawlessness) adalah ciri khas negara yang belum demokratis, di mana warga negara harus berupaya sendiri melindungi dirinya dari kemungkinan tindakan semena-mena pihak yang lebih kuat dan berpengaruh. Bila ini yang terjadi, semakin jauhlah cita-cita bangsa ini mentransformasikan dirinya menjadi bangsa yang demokratis dan beradab.

Namun, optimisme tetap tak boleh hilang. Betapapun carut-marutnya situasi di dalam negeri, inilah wajah Indonesia yang terus-menerus berproses menemukan jati dirinya: sebuah Indonesia yang tidak final, yang terus menjadi. Setidaknya bangsa ini telah memiliki pijakan yang jelas, yaitu tak ingin kembali ke periode gelap otoriterianisme. Diakui bahwa sosok masyarakat madani yang ada saat ini masih jauh dari yang dicita-citakan, namun wujudnya sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Disadari bahwa politisi sipil kita memang masih memble, tetapi ini bukanlah alasan untuk mengembalikan wewenang politik ke tangan militer.

Suatu ide sosial politik memerlukan prasarana sosial kultural untuk dapat terwujud. Di sinilah peran masyarakat madani harus diberdayakan. Indonesia beruntung memiliki organisasi seperti Muhamamdiyah dan Nahdlatul Ulama yang telah menjadi aktualisasi civil Islam (Islam kewargaan) terpenting dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Kedua organisasi ini telah memberikan kontribusi besar dalam menghasilkan better ordering of society (masyarakat yang lebih teratur) melalui berbagai usaha dan program dalam bidang pendidikan, keagamaan, pelayanan sosial, dan ekonomi. Jejak ini yang seharusnya terus ditumbuhkembangkan dan digalang kebersamaannya oleh ratusan ormas maupun LSM yang dimiliki negeri ini.

Proses reformasi memang lambat dan tertatih-tatih, tetapi kita menyadari bahwa bangsa ini telah berada di point of no return. Jika eksperimentasi sekarang ini kembali gagal, itu berarti penundaan untuk kesekian kalinya bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Mengutip komentar Nurcholish Madjid, jika merujuk pengalaman di masa lalu, dibutuhkan tenggang waktu satu generasi untuk tibanya sebuah kesempatan baru bagi eksperimen demokrasi di negeri kita.

Menemukan Sosok Masyarakat Madani Indonesia Bag. 1

Reformasi sudah berjalan hampir satu dekade lamanya. Namun, tetap saja keadaan Indonesia belum membaik, bahkan makin memburuk.

INDONESIA yang tak pernah bisa sepenuhnya bangkit dari hantaman krisis moneter di tahun 1997, terus-menerus harus berhadapan dengan krisis politik, keamanan, sosial. Sejak berakhirnya era Orde Baru, Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian pemerintahan, namun situasi tak kunjung membaik. Rupanya, angin demokrasi yang menerpa Indonesia tak cukup kuat untuk membangun fondasi bagi terbentuknya sebuah good governance. Periode lima tahun yang merupakan kesempatan emas bagi bangsa ini untuk menata dirinya telah berlalu dengan sia-sia.

Demokrasi ternyata tak cukup hanya dibangun dengan terpilihnya pemimpin sipil lewat pemilihan umum yang jurdil-jujur dan adil-atau terjungkalnya sebuah pemerintahan otoriter. Demokrasi membutuhkan kepemimpinan politik yang mampu membangun fondasi bagi tegaknya supremasi hukum, terjaminnya hak-hak asasi warga negara, pers yang bebas, dan sistem politik yang memungkinkan checks and balances di antara lembaga-lembaga negara.

Di sisi lain, demokrasi juga baru bisa berjalan bila masyarakatnya ikut mendukung dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kondisi Indonesia saat ini, kedua aspek itu belum muncul. Selain kepemimpinan politik bangsa ini sangat lemah, masyarakatnya juga baru belajar berdemokrasi, yang menganggap semua persoalan seakan-akan bisa diselesaikan lewat unjuk rasa dan membuat organisasi tandingan.

DENGAN kata lain, good governance hanya bisa tercipta melalui pemerintahan yang kuat dan terkonsolidasinya masyarakat madani (civil society) yang memosisikan dirinya sebagai penyeimbang negara. Alhasil, persoalan mendesak yang dihadapi bangsa ini adalah penataan kembali sistem kelembagaan politik, publik, dan sosial kemasyarakatan. Penataan ini harus dibarengi pula dengan pemahaman terhadap pandangan dunia (world-view) terhadap nilai-nilai religius, etika, dan moral dalam diri setiap warga negara.

HAMPIR semua panelis setuju bahwa untuk menuju Indonesia yang demokratis, dibutuhkan masyarakat madani yang kuat sehingga negara tidak dibiarkan lagi menjadi penguasa wacana. Namun, para panelis juga melihat bahwa justru setelah rezim Soeharto tumbang, masyarakat madani mengalami proses unmaking karena buyarnya kekuatan kelas menengah yang menjadi motor gerakan ini. Rontoknya kekuatan kelas menengah sebagian dikarenakan kemerosotan ekonomi. Namun, sebagian lagi dikarenakan ketidakmampuan para pemimpin sipil untuk mengonsolidasikan kelompoknya dan membentuk kekuatan bersama sebagai pressure group (kelompok penekan) dalam memperjuangkan isu-isu demokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak asai manusia (HAM), dan penciptaan good governance.

Yang terjadi adalah tokoh-tokoh sipil beramai-ramai terjun ke dunia politik dengan keyakinan bahwa mereka dapat memainkan peran menentukan untuk mereformasi pemerintahan. Namun, mereka kemudian hanyut dalam proses-proses politik yang manipulatif dan destruktif. Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang pada awalnya berhasil melakukan political disengagement untuk menghindari diri dari kooptasi negara malah kemudian menjadi bagian dari negara itu sendiri dan terlibat dalam day to day politics.

Sementara lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun organisasi nonpemerintah (ornop) kehilangan kredibilitas dan akuntabilitasnya di mata publik karena pendekatan mereka yang terlalu ekstrem, merasa diri paling benar, tak mau berkompromi meskipun demi konteks kepentingan yang lebih luas, dan juga terus didera konflik internal berkepanjangan. Jelas, mereka sulit dijadikan contoh yang baik bagi masyarakat luas. Sebab, bagaimana mereka bisa menggugat kinerja pemerintah bila mereka sendiri tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip demokrasi maupun menegakkan aturan di dalam dirinya?